ETIKA POLITIK |
Istilah etika
sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan bahasa ini sudah menjadi
bahasa umum untuk menyebut bahasa lain dari perbuatan, perilaku dan tindakan.
Pada dasarnya etika merupakan suatu ilmu yang khusus mempelajari perbuatan baik
dan buruk manusia. Pada sisi lain etika juga dimaknai sebagai sistem nilai dan
kumpulan asas (kode etik).
Dalam pembahasan
etika, persoalan yang diperbincangkan mengenai konteks baik atau buruk suatu
perbuatan manusia. Khususnya mengenai nilai-nilai perbuatan yang dilakukan oleh
setiap individu. Pengelompokkan perbuatan baik dan buruk tentunya mengacu pada
aturan yang berlaku sebagai landasan etika.
Setiap manusia
memiliki hati nurani yang menjadi penyaring sebelum melakukan tindakan. Naluri inilah yang menjadi pengontrol
untuk melakukan perbuatan yang baik. Tindakan pada dasarnya dikelompokkan
menjadi dua yakni baik atau buruk. Dalam pengelompokkan tersebut memberikan
batasan bagi setiap manusia agar tidak melakukan apa yang ingin dilakukan
melainkan tindakan itu harus disesuaikan
dengan norma-norma yang berlaku.
Persoalan etika
merupakan hal yang sangat vital dalam interaksi sosial karena setiap perbuatan manusia
menimbulkan dampak sesuai dengan apa yang dilakukan. Perbuatan yang baik menghasilkan
dampak yang baik, begitupun sebaliknya. Meskipun dalam kenyataan dilapangan,
khususnya ranah politik, terkadang perbuatan yang baik berdampak buruk dan
perbuatan yang buruk berdampak baik. Hal ini terjadi karena pemahaman
‘menghalalkan segala cara’ menghiasi pentas perpolitikan di Indonesia.
Dinamika politik kebangsaan
baik politik lokal maupun politik nasional hampir melupakan nilai-nilai fundamental masyarakat Indonesia. Padahal
Indonesia merupakan negara hukum, negara religius, dan negara yang memiliki
keanekaragaman adat dan budaya.
Keterkaitan etika dan politik sangat erat karena politik tanpa etika tentunya
akan melahirkan dampak negative yang tersistematis. Perlu kita cermati fakta
yang terjadi dilapangan bahwa beberapa kasus politik disebabkan oleh hilangnya ruh
etika pada diri seorang politisi. Keterpurukan etika inilah menyebabkan
maraknya kercurangan seperti politik uang,
kampanye negative, pembohongan
masyarakat, janji kepalsuan dan perang kata-kata.
Keterpurukan tersebut terkadang dimaknai sebagai bagian dari strategi
politik untuk mencapai target. Sehingga segala cara dilakukan tanpa
mengindahkan nilai hakiki yang telah dianut masyarakat Indonesia sejak pra
kemerdekaan. Perlu dipahami bahwa hal ini sangat menciderai hati nurani dan
prinsip demokrasi masyarakat Indonesia yang khas dengan kearifan lokal sebagai
bangsa yang bermartabat.
Merosotnya etika para aktor politik membuat masyarakat Indonesia gelisah
dalam menggapai kemakmuran dan kesejahteraan sesuai dengan apa yang
dicita-citakan oleh para pendiri republik. Pelaku politik cenderung hanya
berbicara kepentingan praktis. Padahal dalam setiap ruang dan waktu terdapat
batasan perilaku manusia yang dirumuskan dalam sebuah tata nilai berkehidupan.
Penanaman etikalah yang perlu diindahkan oleh semua pelaku politik tanpa
terkecuali. Biar bagaimanapun juga, praktek politik tidak akan pernah mencapai
posisi ideal jika melupakan prinsip-prinsip etika. Etikalah yang akan
mengarahkan kearah yang lebih baik karena etika akan berperan sebagai
pengendali setiap gerak langkah.
Sebenarnya etika dalam politik tidak susah untuk diaplikasikan.
Penulispun meyakini bahwa sebenarnya para pelaku politik sadar bahwa praktek
kecurangan yang dilakukan itu tidak dibenarkan. Hanya saja karena hal ideal ini
diperhadapkan dengan kesenangan pragmatis yang justru menghancurkan rumusan
nilai yang sudah dibangun puluhan tahun yang lalu.
Akibat dari keterpurukan etika yang sudah menyatu dengan pentas
perpolitikan, sehingga masyarakat terkadang menilai politik itu kotor, politik
itu memanipulasi kekuasaan, politik itu rekayasa kebaikan, politik itu praktek
pembodohan. Anggapan seperti ini sering keluar dari mulut masyarakat yang sudah
muak melihat atmosfir politik.
Penafsiran politik itu baik atau buruk sangat tergantung pada aktor
(pelaku) politik itu sendiri. Akan
mengarah ke hal yang positif jika pelakunya memiliki kesadaran akan sebuah
prinsip moral dan mengarah ke hal negative jika mengabaikan prinsip tersebut.
Pada dasarnya politisilah yang memiliki peran penting dalam mengendalikan
praktek politik itu sendiri.
Penilaian bahwa politik itu suatu perjuangan, politik itu suatu ibadah,
politik itu suatu kebajikan yang perlu dicapai bersama-sama. Hal ini hanyalah
sekedar hayalan apabila elemen masyarakat menjadi penonton sejati atas rekayasa
yang dilakukan oleh politisi. Dengan demkian, perlu ada kontrol sosial agar
keterputrukan tidak semakin merajalela.
Norma Ideal Berperilaku
Bangsa Indonesia memiliki karakter khas dan sarat akan sebuah nilai
moral. Pancasila sebagai falsafah negara perlu dijunjung tinggi.
Pancasila ditempatkan pada posisi yang strategis menjadi pedoman tata nilai
bagi seluruh rakyat Indonesia.
Selain itu, nilai-nilai ideal yang terformat dalam sebuah norma perlu
diterapkan bersama. Norma agama sebagai salah satu norma yang sangat strategis
untuk dijadikan landasan berperilaku. Dalam norma agama terdapat berbagai macam
pesan kehidupan Ilahiah terkait dengan perilaku manusia sehingga dapat mengajarkan
para politisi akan makna kehidupan bermasyarakat.
Semua agama tentunya menjunjung tinggi kesejahteraan, anti pembodohan,
melawan kezhaliman dan kecurangan. Selain itu, guna menopang penyempurnaan
landasan etika dalam kehidupan sehari-hari, terutama di ruang publik, maka
dikombinasikan dengan norma lain yang mengikat.
Norma lain yang cukup ideal menjadi pedoman etika yaitu norma hukum dan
norma adat. Di dalam hukum terdapat pula berbagai macam aturan yang tertulis
dan tidak tertulis. Norma hukum yang tidak tertulis meliputi asz-asaz umum
pemerintahan yang baik yaitu asaz bertindak cermat, asaz kewajaran dan asaz
keadilan.
Hukum bukan untuk dilanggar tetapi mesti ditaati oleh semua elemen
(pemerintah, swasta dan masyarakat). Hadirnya hukum menjadi salah satu landasan
etika, menjadi suatu catatan berharga bagi para politisi agar memahami
substansi dari hukum itu sendiri.
Bukan hanya itu, norma adat juga perlu untuk kembali dijunjung tinggi
agar nuansa kearifan lokal tetap terjaga dalam perpolitikan. Ada beberapa nilai
yang sudah terlupakan di beberapa daerah seperti Sulawesi Selatan. Nilai
tersebut yakni sipakatau, sipakainge, sipakalebbi, sipatokkong dan
siparabbe.
Jadi, norma tersebut perlu untuk ditaati bersama, terutama para
politisi. Norma-norma tersebut merupakan norma yang ideal dalam berperilaku.
Norma inilah yang dapat memperbaikai kembali keburukan yang terjadi di pentas
perpolitikan. Nilai dalam norma tersebut sangat diharapkan ditanamkan dalam
sanubari pelaku politik.
Tanggungjawab Sosial.
Para politisi perlu diingatkan bahwa peran meraka tersisipi suatu
tanggungjawab sosial. Bukan sekedar tanggungjawab pribadi, partai atau
golongan. Ketika aktivitas yang dilakukan itu penuh dengan tanggungjawab sosial
maka tentunya ada suatu
pertanggungjawaban moral kepada masyarakat atas semua hal yang dilakukan.
Tanggunjawab sosial mestinya dimaknai sebagai janji. Artinya, berbicara
janji, tentunya berbicara sesuatu yang harus ditepati sehingga apabila tidak
ditepati maka dengan sendirinya mendapat sanksi. Minimal dalam bentuk sanksi
moral.
Dalam pemaknaan ini, ketika para politisi sadar akan tanggungjawab sosial
maka dengan sendirinya mereka selalu memperhatikan etika dalam berpolitik.
Enggan untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dari esensi yang sebenarnya dari
politik.
Hal yang pertama dan utama dibutuhkan pada konteks ini adalah kesadaran.
Apabila kesadaran itu dimiliki maka politisi pasti akan selalu berperilaku yang
baik. Tentunya akan menghasilkan tanggungjawab sosial yang bertabat. Perlahan
tapi pasti mengahantarkan pada pintu gerbang kebangkitan ke arah yang lebih
baik dalam arena perpolitikan mulai dari tingkat lokal sampai pada tataran
nasional.
Penanaman etika bagi semua politisi merupakan bentuk usaha dalam
memperbaiki tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya dalam ranah
politik. Disamping itu, permasalahan ini perlu diselesaikan bersama dan yang
terpenting adalah berkreasi dengan cara
yang benar dan dibenarkan dalam perspektif etika.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar